a. Perusahaan berbentuk badan hukum dan/atau badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan akta Notaris mengenai Pendirian Perusahaan serta perubahan-perubahannya termasuk pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lembaga/instansi yang berwenang;

b. Terdaftar sebagai rekanan Perum BULOG pada aplikasi e-Procurement Perum BULOG https://eproc.bulog.co.id/;

c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 41013/KBLI 41012 dari Instansi yang Berwenang;

d. Peserta harus memiliki Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan/sewa atau Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau Surat Keterangan Domisili dari instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan/sewa;

e. Memiliki NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);

f. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Subkualifikasi NonKecil dan memiliki Subkualifikasi bidang dengan memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

1) Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri (BG003) (Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang-undang No.18 Tahun 1991)) ; atau

2) Konstruksi Gedung Industri (BG003) (Undang-undang No.11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021);

g. Memiliki pengalaman pembangunan Gudang atau konstruksi sejenis (sesuai KBLI 41013/KBLI 41012/SBU BG003) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibuktikan dengan SPK/Perjanjian/Kontrak dan BAST;

h. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi Pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

i. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

j. Memiliki satu atau lebih rekening koran dan/atau deposito di atas nama peserta dalam 3 (tiga) bulan terakhir dengan jumlah akumulasi saldo akhir setiap bulannya minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai HPS yang dibuktikan dengan rekening koran dan/atau deposito yang tidak sedang dijaminkan atau ditahan;

k. Memiliki Laporan Keuangan audited Tahun 2024;

l. Memiliki bukti pelunasan SPT Badan atau Perusahaan Tahun 2024;

m. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

n. Calon penyedian jasa yang mendaftar dapat melakukan KSO, dengan ketentuan:

1) KSO dilakukan sebelum memasukan dokumen kualifikasi;

2) Memiliki perjanjian kerjasama operasi (KSO);

3) Apabila ditetapkan sebagai pemenang, maka perjanjian KSO harus dinotariatkan;

4) Salah satu badan usaha harus menjadi pimpinan KSO (Leadfirm);

5) Badan Usaha yang mewakili KSO dalam proses pemilihan penyedia adalah Leadfirm yang telah dicantumkan dalam perjanjian KSO;

6) KSO dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota paling banyak 2 (dua) perusahaan;

7) Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi Leadfirm.

o. Bagi peserta yang ber-KSO untuk dokumen persyaratan pada huruf f, g, dan m dapat menggunakan salah satu dokumen perusahaan lead dan/atau anggota.